Foto: Mahasiswa Lamongan Menggelar Aksi di Depan Gedung DPRD Kabupaten Lamongan pada Senin 01 Sept 2025
MERDEKAZONE.COM – LAMONGAN, Ratusan mahasiswa dari berbagai elemen kelompok organisasi menggelar aksi unjuk rasa didua tempat sekaligus yaitu di Mapolres dan Gedung DPRD Kabupaten Lamongan pada Senin (01/09).
Mereka menuntut aparat untuk tidak melakukan kekerasan dan membatalkan tunjangan DPR yang dinilai menghambur-hamburkan uang negara disaat negara melakukan efisiensi anggaran.
Masa dari kelompok Gabungan Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Joko Tingkir menyuarakan apa yang selama ini menjadi keluhan masyarakat luas.
Mereka dengan lantang menolak kenaikan tunjangan DPR dan fasilitas yang diterima yang dirasa telah menghamburkan keuangan negara.
“Kekayaan para pejabat dan wakil rakyat harus diaudit. Batalkan kenaikan tunjangan wakil rakyat,” sorak Maulana Rohis Putra.
Rohis menambahkan meskipun DPRD Lamongan tidak punya wewenang untuk memutuskan, namun menurutnya DPRD Lamongan bisa memberikan aspirasinya ke DPR RI.
“Kami meminta komitmen wakil rakyat di Lamongan untuk menyalurkan aspirasi kami ke pusat,” pintanya.
Permintaan massa di depan Gedung DPRD Lamongan langsung disanggupi oleh ketua DPRD Freddy Wahyudi. Ia bersama anggota DPRD lainnya akan menampung aspirasi dan akan meneruskan ke DPR RI sesuai mekanisme.
“Kami berkomitmen menyalurkan aspirasi mahasiswa dan masyarakat ke tingkat lebih tinggi,” ucap Freddy.
Sementara itu, massa yang aksi di depan Mapolres Lamongan ramai-ramai menggelorakan menolak aksi kekerasan dari aparat.
Salah satu massa yang aksi di Mapolres Lamongan, Annas menyatakan tuntutan itu muncul sebagai respons atas tindakan represif aparat dalam rangkaian demonstrasi nasional pada 28–30 Agustus 2025 yang menimbulkan korban, termasuk Affan Kurniawan dan Umar Amarudin.
“Aksi ini adalah suara rakyat untuk keadilan. Kami menolak kekerasan aparat, meminta pembebasan demonstran yang ditahan, serta menolak segala bentuk kekerasan,” katanya. (IL)
