MERDEKAZONE.COM – NGANJUK || Pemerintah Kabupaten ( Pemkab ) Nganjuk Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Harkodia), menyelenggarakan seminar nasional bertajuk ‘Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa’ di Hotel Front One Ratu Nganjuk, Kamis (11/12/2025).
Dalam seminar tersebut meski dihadiri unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, dan lembaga anti korupsi, menyoroti tantangan mendasar yang masih mengakar di Pemkab Nganjuk
“Yakni budaya korupsi”
Dr. Wahju Priyo Djatmiko, sebagai penggagas juga pendukung oleh Laporan Kinerja Hidup Bersih (LKHP), yang menekankan pentingnya integritas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pernyataan Dr. Wahju, tujuan utama acara adalah memperkuat kesadaran ASN dan masyarakat akan bahaya korupsi dan gratifikasi, serta strategi pencegahannya.
Dr Wahyu berharap seminar ini bisa menjadi momentum dan pilar untuk membangun budaya anti korupsi yang kuat.
“LKHP juga tidak hanya sekedar dokumen pelaporan, tetapi juga bukti komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas,” ujar dia.
Dalam sesi tersebut, beliau melayangkan pesan tegas kepada seluruh ASN di Nganjuk. Ia mendesak agar para ASN senantiasa menjaga integritas dan menjauhi praktik korupsi maupun gratifikasi, mengingat peran sentral ASN dalam pemerintahan.
“Setiap ASN memiliki peran penting dalam membangun pemerintahan yang bersih. Karena korupsi tidak hanya merusak keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” tegas dia.
Sementara itu Basori SAG selaku Direktur Sekolah Perubahan Nganjuk, melontarkan kritik tajam budaya korupsi yang masih menjadi pekerjaan rumah yang sangat serius.
“Budaya korupsi tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang diabaikan seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, pencegahannya harus dimulai dari kejujuran,” kata Basori.
Fenomena korupsi di daerah cenderung menjadi warisan dari pejabat lama yang kemudian turun temurun ke pejabat baru.
Penekanan atas kesadaran anti korupsi jika tidak terbangun dari kelompok penggiat sosial serta lembaga sebagai kontrol sosial dan juga peran kelompok masyarakat terkecil sebagai wajib pajak, maka tidak mustahil transparansi penggunaan dana APBN akan sangat sulit terwujud.
“PSM Banaspati Mojopahit sangat berharap, setiap pilihan yang jujur, meskipun kecil dalam penggunaan APBN adalah langkah kongkrit untuk meruntuhkan tembok budaya korupsi. Tanggung jawab kita adalah membekali generasi masa depan kita dengan nilai-nilai kejujuran dan kebenaran yang mutlak dan itlak,” paparnya. (Faruk)
Editor: Redaksi
