Foto: Kondisi Proyek BPBD yang baru dibangun sudah mengalami kerusakan 
MERDEKAZONE.COM – LAMPUNG SELATAN, – Pekerjaan BPBD provinsi Lampung tahun anggaran 2024, banyak kecurangan diduga banyak terindikasi adanya dugaan di korupsi.
Dari hasil investigasi Tim media saat di lapangan mendapati beberapa hal yang diduga adanya kecurangan. Beberapa pont terkait ialah:
Pengerjaan pencegahan bencana way buatan kelapa tiga kabupaten Lampung Selatan tahun anggaran 2024 dengan nilai anggaran Rp 1.008.827.185.77. dikerjakan oleh cv say Lampung katulistiwa.
Pada investigasi kali ini di temukan, 1), pekerjaan tersebut baru terbangun kurang lebih satu tahun dan saat ini kondisinya terlihat hancur, patut diduga bahwa pada proses pembuatan asal jadi.
2). Diduga tidak sesuai RAB, beberapa objek diduga banyak pengurangan volume, banyak indikasi Mark up dalam pembelian matrial.
3), Menurut warga sekitar, pemasangan pekerjaan tersebut telah diminta warga untuk dikerjakan diatas arus sungai, tetapi saat itu dikerjakan dibawah di tempat derasnya air sungai jadi pekerja tersebut mudah hancur, karena kurang kokoh.
Dimana dalam pemasangan terlihat asal jadi, hingga pekerjaan tersebut hancur tersisa kurang lebih 15 meter. Selanjutnya, tim investigasi media ini menemukan adanya Pekerjaan pencegahan bencana sungai sandaran kecamatan Sidomulyo kabupaten Lampung Selatan dengan nilai Rp 1.025.791.700.
Dalam penelusuran tim media telah ditemukan adanya indikasi kecurangan, diantaranya.
1). pekerjaan tersebut berdiameter panjang kurang lebih sekitar 100 meter, dengan susunan 6 tingkat dengan dugaan pemakaian kawat tidak bermutu.
2). diduga banyak pengurangan volum dan dugaan adanya Mark up dalam pembelian matrial, pemasangan susunan tumpukan batu sangat renggang mudah terbawa arus air.
3). Informasi yang dihimpun dari berbagai narasumber bahwa terindikasi adanya kerjasama pihak pemborong dengan pihak dinas terkait tentang dugaan adanya fee dalam proyek.
Dalam kesempatan yang sama, salah satu masyarakat sekitar menyampaikan bahwa harus ada tindak lanjut untuk memperbaiki proyek yang sudah mengalami kerusakan, ia pun dengan tegas jika tidak ada perbaikan maka hal seperti ini sudah seharusnya diperiksa oleh Aparat Penegak Hukum.
“Terkait masalah tersebut kami meminta kepada bapak kepala BPBD provinsi Lampung selaku pengguna anggaran untuk memberikan jawaban yang menurut kami pekerjaan tersebut sangat menghamburkan uang negara yang sangat besar, kami berharap dan meminta pihak APH untuk memeriksa pekerjaan tersebut jika benar adanya,” ujar salah seorang warga yang enggan disebut identitasnya. (TIM)
