Truk yang Diduga Lakukan Aktivitas Pengurasan BBM Bersubsidi Jenis Solar (Foto: Yudi/Redaksi)
MERDEKAZONE.COM – Aktivitas tak lazim yaitu ilegal BBM solar bersubsidi terendus oleh awak media berada di wilayah hukum Polsek Gudo Kabupaten Jombang. Setelah mendapat informasi dari pelanggan SPBU masyarakat umum, tersebut awak media langsung memantau kebenarannya.
Disaat awakmedia melintas ternyata informasi yang didapat itu sesuai benar adanya. Maka benar saja saat tertangkap basah armada siluman langsung di klarifikasi oleh awakmedia, selanjutnya sesosok laki laki pendek dan bertopi, saat ditanya dia mengaku seorang sopir Mitsubishi Fuso berwarna hijau juga menyebutkan bahwa bernama Kusnadi, sopir tersebut langsung panik bahkan ketakutan saat awak media memergokinya sedang mengisi solar bersubsidi dengan jumlah yang fantastis dan dalam waktu lebih 15-20 menit.
Diduga truk tersebut digunakan untuk menimbun bahan bakar minyak (BBM) jenis bio solar. Keterangan yang didapat dari si sopir bahwa terdapat tangki belakang merupakan tangki tambahan berisi 600 liter dan yang depan berisi 200 liter dengan total 800 liter.
Beliau menambahkan bahwa semua SPBU di Daerah Ceweng, Liwek dan Kecamatan Kota di Jombang hanya memberikan jatah 100 liter sesuai aturan Pertamina, namun di SPBU ini berani memberikan sampai dengan 200 liter atau bahkan lebih karena si sopir memberikan uang tip kepada operator sebesar 20.000 setiap 100 liternya. Ilham merupakan operator yang bertugas segera menarik tuas saat awak media datang menangkap basah kegiatan tersebut, dan berkata kenapa harus dimatikan namun operator tersebut berdalih sudah selesai dan segera membuat nota sebanyak 350 ribu.
Jika keterangan ini masih disangkal, maka dimohon untuk mengecek CCTV SPBU sebagai alat pengawas serta keamanan dan juga bukti akurat. Adapun pangkalan Fuso terdapat dekat pasar Desa Gondek.
Setiap hari ada 7 Armada yang mengangsu dipagi, siang dan sore di SPBU tersebut. Adapun big boss dibalik penimbunan solar ini sebut saja Abah Udin dan juga Haji Latif pensiunan dini dari APH setempat.
Kedua orang tersebut mempunyai tugas yang berbeda dan Haji Latif itu sebagai pengawalan sedangkan Aba Udin adalah otak dan juga pemodal. Modusnya bahan bakar tersebut untuk armada yang berangkat ke luar pulau yaitu Kalimantan untuk mengirim barang barang bekas atau rongsokan.
Aktivitas ilegal yang diduga telah berlangsung lama ini secara langsung merugikan keuangan negara dan mengambil hak masyarakat miskin yang seharusnya menerima alokasi subsidi.
Untuk mengeruk keuntungan besar dari BBM bersubsidi pemerintah, komplotan ini ditengarai menggunakan modus operasi yang cerdik dan terstruktur.
Dugaan memanfaatkan Barcode/QR Code BBM fiktif, palsu, atau tidak sah yang seharusnya tidak berhak, untuk mengisi Solar Subsidi secara berulang di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Karena secara aturan kendaraan semacam ini hanya memiliki jatah sebesar 100 liter tiap harinya, jika menggunakan barcode yang berbeda bisa saja mengisi dengan jumlah lebih dari semestinya.
Ancaman pidana berat serta pasal berlapis menanti pelaku karena penyalahgunaan BBM bersubsidi merupakan tindak pidana serius yang merampas kekayaan negara dan melanggar regulasi energi.
Dasar Hukum dan Sanksi Pidana: Pelaku penyalahgunaan BBM Subsidi, termasuk yang berperan sebagai pembeli, pengangkut, penyimpan, atau penjual, dapat dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas (Sebagaimana telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Dengan sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).
sedangkan tindak pidana penipuan dan pemalsuan dokumen dengan dugaan penggunaan QR Code fiktif atau palsu dapat dikaitkan dengan tindak pidana Penipuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Adapun modus yang melanggar hukum secara eksplisit yaitu modifikasi tangki merupakan pelanggaran atas ketentuan teknis kendaraan dan menjadi bukti alat bantu untuk kejahatan niaga ilegal BBM.
Cara mendapatkan BBM ilegal penjualannya pun ilegal seperti mendistribusikan solar subsidi ke pihak yang tidak berhak (misalnya ke industri atau pengecer ilegal/pom mini) merupakan bentuk Niaga Ilegal BBM bersubsidi atau menjual dengan harga yang lebih mahal.
Melihat masifnya praktik ini yang sangat merugikan keuangan negara dan masyarakat, awak media mendesak Polda Jawa Timur dan Polres Jombang untuk memberikan atensi khusus dan segera bertindak.
Kami menuntut agar Kepolisian Menindaklanjuti temuan ini dan melakukan tindakan segera terhadap pelaku. Mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya, termasuk dugaan adanya keterlibatan atau pembiaran dari pihak-pihak terkait.
Sebagai tindak lanjut, awak media berencana untuk segera melakukan Pelaporan Resmi ke PT.Pertamina Commerl 135 dan Polda Jawa Timur dalam waktu dekat, memastikan kasus penyalahgunaan BBM subsidi di Pantura ini dapat ditangani secara serius, transparan, dan tuntas. (YUDI)
