LAMONGAN, MERDEKAZONE.COM — Persoalan kemiskinan, terbatasnya lapangan kerja, serta belum optimalnya pengembangan sektor pertanian dan peternakan menjadi sejumlah perhatian yang muncul dalam pemetaan pandangan tokoh masyarakat dan pejabat menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2027.
Pemetaan tersebut dilakukan NISKALA (Nusantara Institute for Social and Political Analysis) di wilayah Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan.
Kajian ini diarahkan untuk memotret kondisi pemerintahan desa, persoalan pembangunan, kebutuhan masyarakat, serta karakter kepemimpinan yang diharapkan untuk periode pemerintahan desa berikutnya.
Salah satu responden dalam pemetaan tersebut merupakan pengurus organisasi kemasyarakatan berusia 30–49 tahun dan telah beraktivitas di wilayah desa selama 5–10 tahun. Pandangan responden kemudian dipetakan dalam sejumlah aspek, mulai dari pemerintahan, pembangunan, ekonomi, pelayanan publik, hingga kepemimpinan desa.
Hasil pemetaan menunjukkan kondisi pemerintahan desa secara umum dinilai baik. Kondisi pemerintahan desa mendapat nilai 4 dari skala 5. Akuntabilitas penggunaan anggaran, pelayanan administrasi masyarakat, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan UMKM, pelayanan kelompok masyarakat miskin dan rentan, pengembangan pemuda, program perempuan dan keluarga, pengelolaan potensi ekonomi desa, hubungan pemerintah desa dengan tokoh masyarakat, serta kerukunan sosial juga memperoleh penilaian baik.
Namun, tidak seluruh indikator memperoleh penilaian yang sama. Transparansi pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat dinilai cukup. Pengembangan pertanian dan peternakan juga memperoleh penilaian cukup. Adapun peran pemerintah desa dalam menciptakan lapangan kerja memperoleh nilai 2 atau kategori tidak baik.
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa tantangan pemerintahan desa ke depan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik. Penciptaan aktivitas ekonomi dan lapangan pekerjaan menjadi isu yang ikut menentukan keberlanjutan pembangunan desa.
Dalam pemetaan persoalan prioritas, kemiskinan disebut sebagai masalah yang paling mendesak. Program seperti bantuan langsung tunai dan padat karya dinilai telah berjalan, tetapi dipandang belum sepenuhnya mampu mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan.
Responden menilai program sosial perlu diikuti dengan penguatan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, bantuan tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, tetapi dapat membuka peluang peningkatan pendapatan dan kemandirian keluarga.
Sektor pertanian juga menjadi perhatian penting. Persoalan yang disebut antara lain distribusi pupuk dan manajemen pertanian. Pada sektor peternakan, sistem jual beli hasil ternak dinilai masih tradisional dan belum terintegrasi secara optimal.
Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan terhadap pendekatan pembangunan ekonomi desa yang lebih terintegrasi. Pertanian, peternakan, UMKM, BUMDes, ketahanan pangan, dan pasar desa tidak hanya dilihat sebagai sektor yang berdiri sendiri, tetapi perlu dihubungkan dalam satu ekosistem ekonomi desa.
Persoalan infrastruktur juga masih menjadi perhatian. Dalam pemetaan tersebut disebutkan kebutuhan perbaikan jalan di sejumlah desa masih cukup besar. Drainase dan pengairan juga dinilai belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat.
Di sisi lain, digitalisasi pemerintahan desa dinilai mulai berkembang, tetapi belum merata. Sejumlah desa telah mengembangkan pelayanan digital, sementara beberapa desa lainnya masih dalam tahap pembangunan sistem. Penggunaan media sosial desa relatif telah berkembang, tetapi digitalisasi pelayanan pemerintahan secara menyeluruh masih membutuhkan penguatan.
Untuk menghadapi periode pemerintahan 2027–2033, responden menempatkan pertanian dan ketahanan pangan sebagai agenda yang mendapat perhatian tinggi. Lapangan kerja, lingkungan, infrastruktur, pasar desa, pemuda, perempuan, serta peternakan juga menjadi bagian dari arah pembangunan yang diharapkan.
Strategi pengembangan ekonomi desa dinilai dapat diarahkan melalui BUMDes dan ketahanan pangan. Namun, pengelolaan BUMDes diharapkan semakin profesional, memiliki manajemen yang jelas, dan tidak terlalu bergantung pada kepentingan politik maupun hubungan personal dalam pemerintahan desa.
Dalam aspek kepemimpinan, pemetaan NISKALA menunjukkan bahwa kepala desa mendatang diharapkan tidak hanya mampu menjalankan administrasi pemerintahan. Kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat, menyelesaikan konflik, mengembangkan ekonomi desa, mengembangkan UMKM, memajukan pertanian dan peternakan, serta memanfaatkan teknologi digital dinilai sangat penting.
Integritas dan pengalaman pemerintahan juga menjadi bagian penting dari karakter kepala desa yang diharapkan. Kemampuan mengelola anggaran dan pembangunan, membangun jaringan dengan pemerintah daerah, serta menciptakan peluang ekonomi juga dipandang sebagai kapasitas yang diperlukan.
Responden juga menekankan pentingnya kepala desa turun langsung ke masyarakat. Ruang pengaduan masyarakat, pelibatan tokoh masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta keterlibatan pemuda dan perempuan dalam pembangunan dinilai perlu diperkuat.
Hubungan antara kepala desa dengan berbagai kelompok masyarakat juga menjadi perhatian. Tokoh agama diharapkan dilibatkan dalam rapat desa, sedangkan perwakilan masyarakat perlu mendapatkan ruang dalam proses pengambilan keputusan. Pemuda dapat dilibatkan melalui Karang Taruna, sementara kelompok perempuan dapat diperkuat melalui kegiatan pemberdayaan, pelatihan, dan program sosial.
Untuk petani dan peternak, perhatian diarahkan pada pengembangan sektor pertanian dan penguatan usaha peternakan. Pelaku UMKM dan pedagang juga diharapkan mendapatkan ruang yang lebih jelas dalam program ekonomi desa.
Sementara itu, hubungan kepala desa dengan BPD dan lembaga desa diharapkan berada dalam kerangka kerja sama dan kemitraan. Pemerintahan desa membutuhkan koordinasi antarlembaga agar proses pembangunan tidak hanya bertumpu pada kepala desa.
Dalam pemetaan terhadap figur yang berpotensi maju pada Pilkades 2027, responden menyatakan mengetahui sejumlah figur. Salah satu kategori figur yang disebut adalah mantan kepala desa yang masih memenuhi ketentuan untuk mencalonkan diri kembali.
Pengalaman pernah menjabat menjadi salah satu faktor yang membuat seorang figur dikenal masyarakat. Namun, pemetaan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengukur tingkat dukungan terhadap figur tertentu.
Responden menilai calon kepala desa perlu mempunyai kemampuan ekonomi dan kemampuan mendapatkan program pembangunan. Di sisi lain, kemampuan tersebut harus disertai pemahaman terhadap aturan pemerintahan agar pelaksanaan program tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun hukum.
Aspek pengalaman pemerintahan, pengalaman sosial, kemampuan ekonomi dan kewirausahaan, jaringan dengan pemerintah daerah, serta kedekatan dengan masyarakat juga menjadi pertimbangan yang dinilai penting.
Dalam tata kelola pemerintahan, transparansi APBDes menjadi salah satu perhatian utama. Masyarakat dinilai perlu mendapatkan informasi mengenai program dan penggunaan anggaran desa. Pengambilan keputusan juga diharapkan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan menghindari konflik kepentingan.
Pemetaan tersebut juga mencatat adanya kekhawatiran terhadap potensi persoalan hukum dalam pengelolaan pemerintahan desa. Karena itu, kepala desa berikutnya diharapkan menjalankan tugas sesuai tupoksi, memahami administrasi pemerintahan, serta bekerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dari sisi ekonomi, potensi yang dianggap realistis untuk dikembangkan meliputi pertanian, peternakan, dan UMKM. BUMDes dinilai dapat menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa apabila dikelola secara profesional dan berbasis potensi lokal.
Pemberdayaan ekonomi masyarakat juga dinilai membutuhkan pelatihan dan sosialisasi yang melibatkan tenaga ahli. Sementara partisipasi masyarakat dapat diperkuat melalui gotong royong dan program padat karya tunai.
Menariknya, salah satu harapan yang muncul adalah agar desa tidak kehilangan karakter pedesaannya dalam proses pembangunan. Desa tidak harus berubah menjadi kota, tetapi perekonomian masyarakat desa diharapkan dapat memiliki kekuatan yang setara dengan kawasan perkotaan.
Harapan terhadap Pilkades 2027 secara umum adalah lahirnya pemerintahan desa yang lebih maju, berkembang, dan mandiri. Kepala desa mendatang diharapkan mampu menghadirkan gagasan baru, mengembangkan ekonomi dan pertanian, serta melahirkan inovasi di bidang pendidikan.
Nilai amanah, inovatif, dan transparan juga disebut sebagai prinsip yang diharapkan masuk dalam visi dan misi kepala desa berikutnya. Sementara tradisi budaya desa, gotong royong, dan kerukunan masyarakat dinilai sebagai modal sosial yang perlu dipertahankan.
Jika diringkas menjadi tiga agenda utama, responden menempatkan pengurangan kemiskinan, peningkatan perputaran ekonomi masyarakat, serta pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dengan pemerintah kabupaten sebagai kebutuhan penting untuk lima tahun mendatang.
NISKALA menyatakan bahwa pemetaan tersebut merupakan bagian dari upaya membaca kebutuhan, persepsi, dan prioritas pembangunan desa menjelang Pilkades 2027. Jawaban responden tidak secara otomatis menunjukkan dukungan kepada calon tertentu dan tidak dapat diperlakukan sebagai hasil survei elektabilitas.
Pemetaan ini lebih menempatkan Pilkades 2027 sebagai momentum untuk memperbincangkan arah pembangunan desa: bagaimana mengurangi kemiskinan, memperkuat ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, meningkatkan kualitas infrastruktur, mengembangkan pertanian dan peternakan, serta membangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan profesional.
Direktur Analisis: Dr. H. Abid Muhtarom, S.E., S.Pd., MSE
