Foto: Kericuhan di Balai Desa Banyutengah (istimewa)
MERDEKAZONE.COM – GRESIK, Layanan darurat seharusnya menjadi harapan terakhir bagi masyarakat dalam situasi genting. Namun di Desa Banyutengah, Kecamatan Panceng, Gresik, harapan itu sirna dan berubah menjadi amarah.
Senin (30/6/2025), ratusan warga mendatangi kantor Pemerintah Desa Banyutengah, menuntut kejelasan dan tanggung jawab setelah salah satu warga yang kritis akibat Demam Berdarah Dengue (DBD) tak bisa mendapatkan layanan mobil siaga. Akibatnya, pasien tersebut dinyatakan meninggal dunia usai dirujuk ke RSUD Ibnu Sina Gresik.
Aksi audiensi yang awalnya berjalan tertib berubah memanas. Emosi warga memuncak, hingga kursi beterbangan di ruang pertemuan. Video kericuhan ini pun tersebar luas di media sosial dan menuai respons publik.
Saling Lempar Kunci, Nyawa Jadi Taruhan
Kejadian bermula pada Minggu dini hari (29/6/2025), ketika keluarga korban menghubungi pihak desa untuk meminta mobil siaga mengantar pasien ke Puskesmas. Namun, mereka tidak mendapat kepastian karena tidak ada yang tahu pasti siapa yang memegang kunci kendaraan.
“Saya hubungi perangkat desa, tapi tidak ada jawaban yang jelas. Saling tunjuk, katanya kunci di orang ini, orang itu. Waktu terus berjalan, kondisi keluarga kami makin kritis,” ungkap salah satu anggota keluarga korban, yang enggan disebut namanya.
Akhirnya, pasien terpaksa dibawa ke puskesmas menggunakan kendaraan tosa milik warga. Namun setelah dirujuk, nyawanya tak tertolong.
Warga Menuntut Reformasi Pelayanan Desa
Tak terima dengan kejadian ini, warga menuntut perombakan sistem layanan mobil siaga. Mereka mendesak agar akses kendaraan darurat tersebut tidak lagi bergantung pada satu orang, dan meminta aturan tertulis serta kontak darurat yang jelas bagi masyarakat.
“Kejadian ini tak boleh terulang. Mobil siaga adalah hak warga, bukan milik pribadi yang boleh dipakai seenaknya,” kata seorang warga dalam aksi tersebut.
Polisi Sebut Salah Paham, Tapi Warga Kehilangan Kepercayaan
Kapolsek Panceng, Iptu Nasuka, menyebut kejadian ini sebagai bentuk salah paham. “Warga emosi karena miskomunikasi. Sudah kami amankan agar situasi kondusif,” ujarnya.
Namun bagi warga, ini lebih dari sekadar miskomunikasi. Mereka melihatnya sebagai bentuk kelalaian fatal yang memakan korban jiwa.
Tragedi ini mencerminkan pentingnya sistem layanan publik yang responsif dan terorganisir, terutama dalam sektor darurat. Saat nyawa menjadi taruhannya, kelambanan administratif bisa menjadi malapetaka. (Rilis/CT)
