PC PMII Lamongan menggelar aksi unjuk rasa di Dinas Pendidikan (Foto: ist/hm)
MERDEKAZONE.COM || LAMONGAN, Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Lamongan bersama elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa darurat di depan Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Lamongan pada Selasa, 6 Oktober 2026.
Massa aksi menuntut pengembalian dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang diduga kuat dipotong secara liar oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Massa yang awalnya berkumpul di Alun-Alun Lamongan sejak pukul 01.00 WIB baru tiba di gerbang Kantor Disdik sekitar pukul 13.45 WIB
Kedatangan mereka langsung disambut barikade pengamanan ketat dari Polres Lamongan.
Dalam orasinya, Ketua Umum PC PMII Lamongan, Maulana Arif Hidayatullah, menegaskan bahwa Lamongan saat ini berada dalam kondisi darurat pungutan liar (pungli) dan korupsi dana pendidikan.
“PIP wajib turun aksi, Lamongan darurat pungli korupsi dana pendidikan. PIP hak peserta didik miskin agar tetap dapat akses, negara bantu kurangi hambatan biaya, tak boleh dipungut apapun infak shodaqoh apalagi SPP,” ujar Maulana dengan nada tinggi.
Maulana menambahkan bahwa Ombudsman RI pada Februari 2026 telah menegaskan dana PIP harus diterima utuh tanpa potongan sesuai Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020.
Selain itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Kejaksaan Agung pada Mei 2026 juga berkomitmen mengawal PIP agar transparan. Namun, fakta di lapangan justru berbanding terbalik.
PMII Cabang Lamongan secara resmi tegas membawa 5 poin tuntutan utama, yaitu:
1. Lakukan audit dan verifikasi penyaluran PIP di setiap sekolah.
2. Kembalikan dana yang dipotong kepada penerima hak.
3. Copot pejabat yang terbukti melakukan pemotongan dana.
4. Copot pejabat yang melakukan penindasan, intimidasi, dan persekusi terhadap pelapor.
5. Bersihkan total korupsi dan pungli di sektor pendidikan.
Setelah mahasiswa melakukan orasi dalam waktu yang cukup lama, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Lamongan, Dr. Shodikin, akhirnya keluar dari ruangannya untuk menemui massa yang tertahan di depan gerbang.
Kadisdik menyatakan siap merespons aspirasi yang dibawa oleh para mahasiswa. “Iya, segera kami tindaklanjuti sesuai tuntutan,” kata Shodikin di hadapan massa aksi.
Namun, suasana sempat memanas ketika mahasiswa mencecar Shodikin dengan pertanyaan krusial mengenai keberaniannya memecat oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) jika terbukti terlibat dalam pemotongan dana PIP.
Mendengar pertanyaan tersebut, Shodikin mendadak diam seribu bahasa dan enggan memberikan jawaban tegas terkait sanksi pemecatan, ia hanya mengulang komitmennya untuk melakukan tindak lanjut.
Aksi ketegangan tersebut mereda setelah Kadisdik Lamongan bersedia menandatangani pakta integritas komitmen bersama mahasiswa.
Setelah penandatanganan selesai, massa aksi akhirnya membubarkan diri dengan tertib di bawah kawalan ketat pihak kepolisian. (Hm)
